Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan lainnya, korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, implementasi sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini masih terbatas pada sanksi administratif, yang dianggap kurang efektif dalam mencegah pelanggaran CSR. Padahal, dampak dari pelanggaran CSR terhadap masyarakat bisa sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pelanggaran hak-hak masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur kewajiban CSR di indonesia dan bagaimana kepentingan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya penegakan kewajiban CSR, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan proses menemukan suatu aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang terjadi, serta menggunakan teori tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dan belum ada konsep yang matang atas pengaturan dari pelaksanaannya ketika perusahaan tidak melaksanakan CSR, dari segi implementasi secara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sehingga diperlukannya sanksi pidana atau pemidanaan bagi korporasi, sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakannya.