| dc.description.abstract | Peningkatan penggunaan kartu kredit seiring kemajuan teknologi keuangan sering kali memunculkan sengketa antara pengguna kartu kredit dan pihak penerbit. Dalam konteks Kota Samarinda, penyelesaian sengketa kartu kredit menjadi tantangan yang membutuhkan peran badan penyelesaian sengketa untuk memberikan solusi yang adil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan badan penyelesaian sengketa dalam menangani kasus-kasus terkait kartu kredit setelah di terbitkannya peraturan otoritas jasa keuangan, mekanisme penyelesaian yang digunakan, serta kendala yang dihadapi selama proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti konsumen, lembaga keuangan, dan badan penyelesaian sengketa. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan penyelesaian sengketa memiliki kewenangan yang diatur oleh hukum untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Namun, beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penyelesaian sengketa dan minimnya kerjasama dari pihak-pihak tertentu menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran badan penyelesaian sengketa sangat diperlukan, terutama melalui peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan regulasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa kartu kredit di Kota Samarinda serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang bersengketa. | id_ID |
