| dc.identifier.citation | Arifin, Zainal Husein, 2009. Judicial Review di Mahkamah Agung, Sinar Grafika, Jakarta. Ashiddiqie, Jimly , 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Sinar Grafika. Jakarta Badudu J.S., 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta Nyoman Beratha,1981.Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, GH Utama, Jakarta. Bungin,Burhan.2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Farida, Maria I.S. 2007. Ilmu Perundang-undangan jilid I,Yogyakarta : Kanisius. Yogyakarta Fatmawati, 2005. Hak Menguji (toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia., PT Raja Grafindo Persada.Jakarta. Hamidi, Jazid.2005, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan, Tatanusa, Jakarta. Huda, Ni’matul. 2011, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusa Media, Bandung Huda, Ni’matul, 2005, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review.,UUI Press, Yogyakarta Kusumaatmadja, Muchtar dan Arief Sidarta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Perkenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum.Alumni. Bandung, Magnis, Frans Suseno,1997, Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis, ,Gramedia, Jakarta. Mahfud,Moh MD, 2007, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta. Manan, Bagir dan Kuntana Magnar.1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Alumni. Bandung Manan, Bagir. 2010. Dasar-dasar Peundang-undangan Indonesia, IndHil-Co, Jakarta. Nurcholis Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Surabaya Ndraha, Talidzuhu,1981. Dimensi Pmerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta. Sjarif, Amiroedin. 1997. Peraturan Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik membuatnya. Rineka Cipta. Jakarta. Soebechi, Imam. 2008.Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta. Sinar Grafika. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, ,Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada,Jakarta Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Soemantri, Sri. 1982.Hak Menguji Material Di Indonesia.Alumni. Bandung. Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. UII Press, Yogyakarta. Suseno, Frans Magnis.1997. Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia, Jakarta. Tiena, Yulies, 2008. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta. Tim Penyusun Kamus. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan danPengembangan Bahasa. Jakarta Wiyono, Suko dan Kusnu Goesniadhie S. 2007, Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945.Penerbit Universitas Negeri Malang .Malang. Wolhoff G. J.1980. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI, Timun Mas. Jakarta. Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Raja Grafindo Persada, Jakarta Zuraida, Ida, 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanaisme Penyusunan peraturan Desa Noor M Aziz, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-undangan di Luar Hirarki Berdasarkan UU No.110 Tahun 2004, Kemenkum HAM RI,2010. R. Septyarto Priandono. Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa. http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/347- mekanisme-pembuatan-peraturan-desa.Diakses Pada 2 Januari 2014 | id_ID |
