Thesis https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1687 2026-04-22T03:52:28Z 2026-04-22T03:52:28Z Dana, Robin Kholik, Sadam Yulianingrum, Aullia Vivi https://dspace.umkt.ac.id//handle/123456789/1918 2026-04-21T19:00:27Z 2024-08-01T00:00:00Z

Peran Pemkot Samarinda dalam Mewujudkan Taman Sejati Sebagai Ruang Terbuka Hijau yang Berkearifan Lokal Dana, Robin; Kholik, Sadam; Yulianingrum, Aullia Vivi Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan tidak terbantahkan kepentingannya. Dari pandangan banyak ahli keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini penting untuk peningkatan kualitas udara di perkotaan, pengaturan iklim mikro perkotaan, penyapuan debu di perkotaan, peredaman kebisingan, penunjang sistem tata air di perkotaan, penunjang pelestarian plasma nutfah, serta penunjang tata guna dan pelestarian tanah. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan sinkronisasi dari peran kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Taman Sejati sebagai sebuah Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal bagi Masyarakat Kota Samarinda. Kearifan lokal masyarakat yang hidup perlu diaktualisasikan dan dikuatkan dalam bentuk regulasi oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat diterima dalam pergaulan masyarakat yang plural dan heterogen. Taman Sejati sebagai RTH yang mewujudkan Kearifan lokal tersebut dapat dijadikan model untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan sumberdaya alam yang ada Kota Samarinda

2024-08-01T00:00:00Z Afriyani, Mia Surahman, Surahman https://dspace.umkt.ac.id//handle/123456789/1917 2026-04-21T19:00:27Z 2025-01-01T00:00:00Z

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Samarinda Afriyani, Mia; Surahman, Surahman Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Nilai-nilai moral, kesehatan, dan kebutuhan akan bantuan sosial selama masa remaja anak-anak akan sangat terpengaruh oleh kejahatan seksual terhadap mereka. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Samarinda berada di bawah lingkup Polresta Samarinda dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik hukum pidana di Wilayah Samarinda sudah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini dilakukan dipolresta Samarinda menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dan data skunder mengacu pada data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Informasi yang terkumpul kemudian diolah, disajikan secara deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan peneiltian, Perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dapat dicapai sebagian dengan memberikan dukungan rehabilitasi dan pencegahan dengan upaya preventif dan reprensif. Bersama dengan mengupayakan taktik penghukuman dan pencegahan terhadap pelanggaran kekerasan seksual. Mendorong mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak hingga mereka menyerahkan diri adalah satu satunya cara yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual

2025-01-01T00:00:00Z Suswadi, Suswadi Elviandri, Elviandri Yulianingrum, Aullia Vivi Alhadi, Muhammad Nurcholis https://dspace.umkt.ac.id//handle/123456789/1916 2026-04-21T19:00:26Z 2025-02-01T00:00:00Z

Poltik Hukum Pengaturan dan Pembangunan Hukum Transportasi Online di Era Disrupsi Berbasis E Governance dan Dynamic Governance Suswadi, Suswadi; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis Transportasi online berkembang pesat di era disrupsi, membawa tantangan besar dalam sektor kebijakan publik, terutama dalam pengaturan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Di tengah pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi, terdapat kesenjangan dalam regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik. Pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan adil. E-governance dan dynamic governance dipandang sebagai solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online dan tawaran model regulasi hukum transportasi berbasis e-governance dan dynamic governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Kajian ini mengusulkan desain model regulasi hukum transportasi online berbasis e-governance dan dynamic governance yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konsumen serta pekerja. Pemerintah, dalam hal ini, harus memperbaharui regulasi yang mengatur sektor transportasi online, seperti tarif, keselamatan, hak-hak pengemudi, serta transparansi operasional perusahaan aplikator. Sinergi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga penting untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang lebih adil dan jelas, diharapkan sektor transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kata Kunci: Politik Hukum, Disrupsi, Transportasi Online, E-Governance, Dynamic Governance

2025-02-01T00:00:00Z Riziq, Sayid Muhammad Surahman, Surahman https://dspace.umkt.ac.id//handle/123456789/1915 2026-04-21T19:00:25Z 2024-12-01T00:00:00Z

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Dalam Putusan Nomor 24/PID. SUS.ANAK/2022/PN.SMR) Riziq, Sayid Muhammad; Surahman, Surahman Abstrak Narkotika menjadi masalah yang selalu menghantui semua kalangan dari dewasa hingga anak-anak. Keberadaan anak yang diistimewakan perlakuannya didalam hukum seringkali dimanfaatkan para pelaku tindak pidana narkotika terutama sebagai kurir atau pengedar (pelaku tindak pidana pengedaran narkotika). Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena pada hal ini mempunyai konsekuensi yang luas pun menyangkut perilaku maupun stigma pada masyarakat dan pun pada diri anak itu, Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak yakni tak bijak, tapi ada sebagian yang berasumsi pidana pada anak perlu guna dilakukan agar sikap negatif anak tak berlanjut disaat dewasa nanti, pada artian agar memberikan efek jera pada anak. Tujuan penelitian ini merupakan menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada sistem peradilan anak di Indonesia, guna mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar narkotika, serta agar mengetahui serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim di menjatuhkan putusan terhadap anak menjadi pelaku tindak pidana pengedar narkotika di masalah Putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Metode yg diterapkan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim pada menjatuhkan putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN telah tepat dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun, diperlukan sanksi tertentu yang diberikan pada pelaku anak untuk memberi efek jera agar tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari. Pemberian sanksi tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak. Kata Kunci: Anak; Pertanggungjawaban; Pengedar Narkotika.

2024-12-01T00:00:00Z