https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/35 Wed, 22 Apr 2026 06:23:06 GMT 2026-04-22T06:23:06Z https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/549 Kewenangan Peradilan Agama untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah Alhadi, Muhammad Nurcholis Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang pemikiran dari kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah dan hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan model penelitian normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan untuk selanjutnya disusun secara sistematis sesuai alur pembahasannya. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Kewenangan Peradilan Agama khususnya mengenai ekonomi syariah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bentuk jawaban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya lembaga peradilan yang menangani sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah dengan berdasarkan hukum Islam. Pengaturan ini merupakan bentuk produk hukum responsif karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Mengenai sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah belum diatur dalam KHES sehingga pengaturan dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil karena secara substantif masih sesuai dengan konsep Al Fi‟lu Al Dhar dan Al Maqashid As syariah. (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili Peradilan Agama terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariahadalah bahwa orang dan/atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang berdasarkan prinsip syariah dan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kaitan erat atau sebagai akibat adanya hubungan hukum tersebut. Sun, 01 May 2016 00:00:00 GMT https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/549 2016-05-01T00:00:00Z https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/548 Kedudukan Peraturan Desa Pasca UU Nomor 12 Tahun 2011 Alhadi, Muhammad Nurcholis Wed, 29 Jan 2014 00:00:00 GMT https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/548 2014-01-29T00:00:00Z https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/108 Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional Yulianingrum, Aulia Vivi Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak-hak masyrakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan, Konflik tenurial, keterbatasan dan kondisi kekayaan alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak asimetris dengan pertambahan penduduk. Sehingga perlu adanya penegasan kembali bahwa adanya korelasi antara Kesatuan Masyarakat Adat dengan Pemerintah terkait pemenuhan hak Konstitusionalnya yang terkandung dalam pasal Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dimana aturan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector of the citizen’s and Constitutional Rightsand guardian of constitution juga memberikan secercah harapan bagi para pencari keadilan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/108 2018-01-01T00:00:00Z