Search
Now showing items 1-10 of 13
Politik Hukum penataan sayap partai politik
(Universitas Muhammadiyah Riau, 2022)
Undang-undang Partai Politik mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender dalam partai politik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
akan hak dan kewajiban, ...
Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia
(Universitas Gadja Mada, 2019)
Konstitusi mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam 14 pasal Konstitusi 1945, namun dalam realitas empirisnya seakan tidak memiliki kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera. Artikel ini bertujuan ...
Penegakan hukum dan pengawasan terhadap kewajiban korporasi reklamasi pasca tambang
(Universitas Islam Riau, 2022)
Abstract: This study aims to analyze law enforcement and supervision of corporate post-mining
reclamation obligations as well as to find an effective model of law enforcement and supervision of
corporations in post-mining ...
Pembacaan kaum feminis terhadap hadits hadits misoginis dalam Sahīh Bukhāri
(Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2019)
This paper aims to see how the feminists analyze a misogynistic hadits in Sahih Bukhari. Many hadits
are considered misogynistic by them, especially hadits which are related to the life and position
of women in Sahih ...
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah
(Universitas Diponegoro, 2022)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah
bekerja dan akan bekerja di luar negeri menurut Undang Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran.
Badan Pelindungan Pekerja Migran ...
Kewenangan Peradilan Agama untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah
(Universitas Gadjah Mada, 2016-05)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang pemikiran dari
kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara perbuatan
melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah dan hal yang menjadi
pertimbangan ...
Kedudukan Peraturan Desa Pasca UU Nomor 12 Tahun 2011
(Universitas Gadjah Mada, 2014-01-29)
Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional
(YURISKA : Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam, 2018)
Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak-hak masyrakat hukum ...
Converging Islamic and religious norms in Indonesia’s state life plurality
(Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 2022)
Indonesia dicirikan oleh pluralitas nilai yang mengilhami pembentukan negara
dan konstitusinya. Demokratisasi pasca reformasi membuat sebagian umat
beragama berkeinginan untuk mengungkapkan ajarannya secara terbuka. ...
Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis
(Cell Press, 2021)
Introduction: The modern welfare state concept is based on individualistic and liberal social contracts that pri oritize individual interests with liberalist, partial and non-holistic hegemonies. The welfare state concept ...