• English
    • Bahasa Indonesia
  • Bahasa Indonesia 
    • English
    • Bahasa Indonesia
  • Login
View Item 
  •   UMKT-DR Home
  • Faculties and Schools
  • Faculty of Law
  • S1 Final Project
  • View Item
  •   UMKT-DR Home
  • Faculties and Schools
  • Faculty of Law
  • S1 Final Project
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Samarinda dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak

Thumbnail
View/Open
COVER (704.5Kb)
BAB 1 (563.6Kb)
BAB 2 (575.0Kb)
BAB 3 (817.7Kb)
BAB 4 (357.9Kb)
DAFTAR PUSTAKA (389.7Kb)
LAMPIRAN (1.019Mb)
SKRIPSI (1.872Mb)
Date
2025-01-15
Author
Sanjaya, Aurel Frisky
Metadata
Show full item record
Abstract
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Samarinda berperan penting dalam menangani kasus-kasus tersebut, termasuk dalam memberikan pendampingan kepada korban serta memproses kasus hingga tahap penyelesaian hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, PPA masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun faktor sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit PPA Polresta Samarinda dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Unit PPA telah menjalankan berbagai upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penanganan kasus. Kendala tersebut meliputi kurangnya jumlah personel ahli, keterbatasan fasilitas, keterlambatan dalam penerbitan hasil visum, serta faktor sosial seperti stigma dan ketakutan keluarga korban untuk melapor. Selain itu, keterbatasan koordinasi antara institusi terkait juga menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum yang cepat dan efektif. Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan upaya peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk penambahan tenaga profesional, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, diharapkan Unit PPA dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual.
URI
https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/5029
Collections
  • S1 Final Project
UMKT-DR  © 2018  Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Contact Us | Send Feedback
 

 

Browse

All of UMKT-DRCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

Login
UMKT-DR  © 2018  Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Contact Us | Send Feedback